Tangsel — Minggu, 14 Desember 2025, KONTROVERSI AKHIR TAHUN: Mewah untuk Pejabat, Sengsara untuk Rakyat
Keputusan DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk membangun ruang Very Very Important Person (VVIP) di akhir tahun 2025 menuai sorotan tajam dan potensi polemik di tengah masyarakat. Walaupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Tangsel, Heni Tri Prastiwi (Ade), mengklaim pembangunan ini menggunakan anggaran efisien, publik mempertanyakan urgensi proyek bernuansa elit ini sementara masalah dasar rakyat, yaitu krisis sampah, belum terselesaikan.
Ruang VVIP, yang dialokasikan sebagai tempat transit bagi pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebelum rapat penting, menelan total anggaran mencapai hampir Rp300 juta. Rinciannya meliputi renovasi sebesar Rp198 juta (nilai kontrak Rp195 juta) dan pengadaan furnitur sekitar Rp105 juta.
"Kok bisa di akhir Tahun 2025 membangun Gedung VVIP walaupun anggaran sedikit,tapi kalau masyarakat denger kata VVIP? Tentu ini mengusik rasa keadilan," ujar seorang pengamat kebijakan publik.
DPRD Dianggap Abaikan Kepentingan Rakyat: Sampah di Pasar Menggunung Alasan pembangunan ruang VVIP ini, yang disebut karena ruang Ketua DPRD "kurang nyaman" untuk transit, kontras dengan kondisi riil di lapangan. Permasalahan sampah di Tangsel, yang menjadi keluhan utama warga, hingga kini belum teratasi.
(Di bawah Flyover Ciputat)
Laporan menunjukkan tumpukan sampah masih berserakan di pinggir jalan dan sekitar kawasan vital seperti Pasar Ciputat dan Pasar Serpong, yang mengancam kesehatan dan kenyamanan publik. Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), seharusnya institusi ini mementingkan kepentingan rakyat di atas kenyamanan pejabat.
"Masalah Sampah aja sampai sekarang belum terselesaikan, sampah di pinggir jalan belum di angkut. Fungsi utama DPRD adalah mengawasi eksekutif dan memastikan pelayanan publik berjalan, bukan memprioritaskan fasilitas elit," kritisi sumber di lapangan.
Solusi Transparansi dan Prioritas Anggaran
PPTK Heni Tri Prastiwi menjelaskan renovasi VVIP ini adalah alih fungsi ruangan musala dan telah diusulkan sejak 2024, baru terealisasi melalui APBD Perubahan 2025. Ruangan ini akan disajikan dengan konsep kearifan lokal bernuansa etnik Betawi.
SOLUSI UNTUK MEREDAM KRITIK:
Audit Prioritas: DPRD dan Pemkot harus segera melakukan audit prioritas anggaran dan mengalihkan fokus dari fasilitas transit pejabat ke fasilitas pelayanan publik mendasar (seperti pengadaan armada truk sampah dan optimalisasi TPA Cipeucang).
Transparansi Fungsional: Pemkot harus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat bahwa anggaran VVIP ini merupakan efisiensi dana lama, bukan alokasi baru yang mengorbankan program kerakyatan. Namun, langkah paling efektif adalah menunjukkan komitmen dengan menyelesaikan tumpukan sampah dalam 1x24 jam sebagai respons cepat atas keluhan warga.
Pembangunan fasilitas transit VVIP ini, meski diklaim "sederhana tapi fungsional," tetap menjadi simbol bahwa kenyamanan para elit diprioritaskan, sementara hak dasar warga untuk lingkungan bersih terabaikan. (AM2GA)