Perbatasan Myanmar-Thailand — Minggu, 14 Desember 2025, Kekerasan di perbatasan Myanmar kembali memanas, memaksa sejumlah keluarga etnis Karen yang tengah beraktivitas di sungai bergegas menyelamatkan diri. Mereka menyaksikan kepulan asap hitam pekat membubung tinggi dari balik pepohonan di belakang mereka—simbol nyata bahwa konflik yang dipicu kudeta militer hampir lima tahun lalu kini memasuki babak baru yang lebih brutal.
Gempuran terbaru yang.dilancarkan oleh junta militer Myanmar kali ini memiliki dalih yang kontroversial: memberantas sindikat penipuan daring ( scam ) asal China yang telah berkembang pesat di Negara Bagian Karen dalam dua tahun terakhir.
Klaim Ambigu Junta: Bersihkan Sindikat atau Balas Dendam?
Juru bicara junta Myanmar, Jenderal Zaw Min Tun, menyatakan secara lugas bahwa militer berupaya "memberantas sepenuhnya aktivitas penipuan daring dari akarnya."
Sekilas, pernyataan tersebut menunjukkan niat positif untuk memberantas kejahatan transnasional. Namun, ada alasan kuat bagi komunitas internasional dan pengamat konflik untuk bersikap skeptis terhadap klaim militer tersebut. Ini bukan kali pertama perang saudara Myanmar yang panjang dan sindikat penipuan saling terkait; kerap kali operasi anti-kejahatan digunakan sebagai kedok untuk serangan militer yang lebih luas.
Solusi dan Analisis Konflik: Sindikat sebagai Pemicu Serangan Balik Analisis mengemukakan bahwa serangan tiba-tiba ke kompleks sindikat penipuan ini memiliki dimensi ganda :
Kepentingan Geopolitik : Pemberantasan sindikat scam adalah permintaan utama dari Beijing, dan junta berusaha menunjukkan loyalitas dan kapabilitas setelah kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah negara akibat perlawanan kelompok pemberontak, terutama di utara.
Serangan Balik Militer : Setelah kehilangan wilayah signifikan, junta menggunakan operasi anti-penipuan sebagai alasan sah ( casus belli ) untuk melancarkan serangan balasan tahun ini, menargetkan wilayah yang dikuasai kelompok penentang. Dengan menyerbu kompleks sindikat, junta berharap dapat merusak sumber pendanaan dan logistik kelompok pemberontak yang mungkin melindungi sindikat tersebut.
Konflik ini menempatkan etnis Karen dan warga sipil di wilayah perbatasan dalam posisi paling rentan. Mereka bukan hanya korban dari perang saudara, tetapi kini juga terperangkap dalam operasi militer berdalih penegakan hukum terhadap sindikat kejahatan yang ironisnya tumbuh subur di tengah instabilitas yang dipicu militer itu sendiri. (AM2GA)