NewsMediawana.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan kinerja internal secara menyeluruh.
Pernyataan ini disampaikan menyusul serangkaian isu dan kritik yang belakangan ini mendapat sorotan luas dari publik, terutama terkait pelayanan dan transparansi.
Juru Bicara Kemenkeu menegaskan bahwa instansi tersebut menyambut baik setiap kritik konstruktif dari masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan integritas para pegawai.
Fokus Utama Pembenahan
Pembenahan kinerja Bea Cukai kali ini difokuskan pada tiga pilar utama: Pelayanan, Pengawasan, dan Integritas Sumber Daya Manusia (SDM).
Peningkatan Transparansi Pelayanan: DJBC berjanji akan meningkatkan transparansi dalam setiap proses pelayanan kepabeanan, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti pengiriman barang pribadi dan impor barang.
Hal ini mencakup kemudahan akses informasi mengenai tarif, prosedur, dan status pengiriman.
- Perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP): Kemenkeu menginstruksikan percepatan evaluasi dan perbaikan SOP yang dinilai masih berpotensi menimbulkan bottleneck atau celah untuk tindakan indisipliner, terutama di wilayah pelabuhan dan bandara internasional.
- Penguatan Integritas Pegawai: Dalam hal integritas, DJBC berkomitmen memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan sanksi disiplin bagi pegawai yang terbukti melanggar kode etik atau terlibat dalam praktik-praktik ilegal. Audit internal akan diperketat secara berkala.
Latar Belakang Sorotan Publik
Sorotan terhadap Bea Cukai belakangan ini mencuat dari berbagai kasus yang viral di media sosial, mulai dari keluhan masyarakat mengenai lamanya proses kepabeanan, biaya tambahan yang dianggap tidak wajar, hingga isu terkait penanganan impor barang tertentu.
"Kami memahami sepenuhnya kekecewaan publik terhadap beberapa insiden yang terjadi. Pembenahan ini adalah tanggung jawab institusional kami untuk memastikan Bea Cukai dapat berfungsi optimal sebagai penjaga perbatasan ekonomi negara, sekaligus fasilitator perdagangan yang kredibel," ujar perwakilan Kemenkeu dalam konferensi pers.
Dukungan Teknologi dan SDM
Selain pengetatan aturan, Kemenkeu juga menekankan pentingnya adopsi teknologi untuk meminimalisasi interaksi tatap muka yang berpotensi memicu tindakan koruptif.
Pengembangan sistem online dan single window diharapkan dapat mempercepat proses dan mengurangi diskresi petugas di lapangan.
Melalui komitmen pembenahan ini, DJBC berharap dapat mengembalikan kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil, transparan, dan efisien, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada penerimaan negara.