KPK Gencarkan Penyidikan Korupsi Proyek: Bupati Lampung Ditangkap

kpk

NewsMediawana.com - KPK Gencarkan Penyidikan Korupsi Proyek: Bupati Lampung Ditangkap, Saksi Kasus DJKA Dipanggil Ulang

Dua Front Perang Melawan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menunjukkan aktivitas intensif dalam dua kasus korupsi besar yang melibatkan proyek-proyek infrastruktur di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari daerah hingga kementerian pusat.

1. Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Daerah

Fokus pertama adalah penindakan tegas di daerah. KPK telah menetapkan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, sebagai tersangka setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT).

  • Tersangka: Bupati Ardito dan empat pihak lainnya (termasuk anggota DPRD dan pihak swasta) ditetapkan sebagai tersangka suap.
  • Modus: Ardito diduga menerima suap hingga Rp 5,75 miliar dari pihak swasta. Dana ini diduga digunakan untuk memenangkan tender proyek infrastruktur di Lampung Tengah.
  • Bukti Fisik: KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia, memperkuat dugaan adanya praktik korupsi masif di tingkat eksekutif daerah.

2. Pendalaman Kasus Korupsi Proyek Kereta Api DJKA

Secara paralel, KPK terus mendalami kasus dugaan suap dan pengondisian proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

  • Pemeriksaan Ulang: Beberapa saksi kunci dipanggil ulang, termasuk Bupati Pati, Sudewo, yang saat dugaan korupsi terjadi menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi V (bidang infrastruktur).
  • Fokus Aliran Dana: Pemanggilan ini bertujuan untuk menelusuri secara detail alur aliran dana dan mengungkap peran aktor-aktor di tingkat legislatif dalam pengondisian vendor proyek DJKA di sejumlah wilayah pada periode 2021–2022.

Langkah KPK memanggil ulang saksi-saksi penting ini menunjukkan komitmen lembaga antirasuah untuk tidak hanya menjerat penerima suap di lapangan, tetapi juga mengungkap aktor-aktor intelektual dan broker proyek di tingkat pengambilan kebijakan.

Penutup

Intensitas kerja KPK ini mengirimkan sinyal kuat kepada pejabat publik bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran, baik di pusat maupun daerah, akan terus ditingkatkan.

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال