.jpeg)
KOTA SERANG – Ironi pelayanan publik terjadi di Kota Serang. Satu-satunya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyelenggarakan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terpaksa menghentikan seluruh operasinya. Ratusan siswa yang bergantung pada asupan harian ini kini kehilangan haknya. Penyebabnya tunggal: dana dari Pemerintah Pusat macet total.
Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Serang, Nuni Pratiwi, membenarkan bahwa hambatan fatal ini tidak berasal dari daerah, melainkan dari jantung birokrasi di Jakarta.
"Betul, cuma satu (SPPG) yang berhenti operasional di Serang dikarenakan terhambatnya dana," tegas Nuni.
Jeratan Administrasi Akhir Tahun
Menurut Nuni, permasalahan mendasar adalah adanya perbaikan dan pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tingkat pusat. Perubahan administratif ini seketika memutus aliran dana vital bagi operasional harian SPPG, bahkan saat program sedang berjalan.
"Ini ada perbaikan pergantian PPK di pusat. Jadi memang di pusat sedang ada masalah teknis," jelasnya.
Situasi ini semakin pelik karena bertepatan dengan momen penutupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Siswa Terlantar: Tak Ada Jalur Alternatif
Konsekuensi dari penghentian ini sangat merugikan. Bagi sekolah yang bernaung di bawah SPPG yang lumpuh, penyaluran MBG otomatis terhenti. Lebih parah lagi, Nuni Pratiwi memastikan tidak ada solusi pengalihan siswa terdampak ke SPPG lain yang masih beroperasi.
"Tidak bisa dialihkan. Setiap SPPG memiliki kapasitas dan proposal anggaran yang sudah ditetapkan masing-masing. Kita tidak bisa menampung SPPG yang lain," ujar Nuni.
Keputusan kaku ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai fleksibilitas program darurat gizi saat terjadi krisis birokrasi.
Kemacetan dana di pusat tidak boleh menjadi alasan terhentinya asupan gizi anak di daerah. Pemkot Serang dituntut mengambil langkah cepat dan berani.
Solusi Jangka Pendek Mendesak :
Aktivasi Kedaruratan APBD: Wali Kota Serang harus segera menginstruksikan penggunaan Dana Tak Terduga (DTT) APBD untuk menalangi biaya operasional SPPG yang terhenti selama masa transisi birokrasi pusat. Dana ini berfungsi sebagai buffer agar program gizi tidak terputus.
Lobi dan Eskalasi Khusus : BGN Kota Serang dan Pemkot harus melakukan eskalasi masalah ini langsung ke level kementerian tertinggi untuk meminta dispensasi pencairan dana cepat, mengingat dampak langsungnya pada gizi anak.
Audit dan Evaluasi SPPG : Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas semua SPPG di Kota Serang. Di masa depan, desain program harus mencakup mekanisme redundancy atau kelebihan kapasitas minimal, sehingga ketika satu unit lumpuh, unit lain dapat menampung siswa terdampak tanpa melanggar proposal anggaran. (AM2GA)