Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa komunikasi antara para menteri dan Presiden Prabowo Subianto berjalan intens, terutama dalam pembahasan program-program strategis pemerintah. Ia menyebut, dalam setiap pertemuan, para menteri diminta menjelaskan secara terbuka risiko, tantangan, dan konsekuensi dari kebijakan yang akan dijalankan.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat menjadi tamu dalam podcast Denny Sumargo. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa tidak semua menteri ikut dalam setiap diskusi, melainkan hanya sekitar 10 hingga 12 orang yang menangani sektor-sektor penting.
“Ngobrol lah, tapi enggak semua menteri. Yang sering ikut tuh 10 orang, 12 orang, sektor-sektor penting. Kalau saya kenapa dipanggil, karena pasti buntutnya minta uang kan?” ujar Purbaya, dikutip dari podcast Denny Sumargo, Jumat (3/7/2026).
Purbaya mengatakan, Presiden Prabowo dikenal cepat menangkap penjelasan dan sangat memperhatikan detail, termasuk angka-angka yang disampaikan para pembantunya. Menurut dia, hal itu membuat para menteri tidak bisa sembarangan dalam menyampaikan laporan.
“Dia orang pintar, cepat sekali adjust-nya. Jadi ada menteri ngomong begini-begini, tiba-tiba bisa marah, ‘Kamu gimana? Kenapa lama banget kamu? Kamu saya suruh kenapa minta setahun lagi? Minta studi kelayakan lagi itu minimal setahun?’” tutur Purbaya menirukan gaya bicara Presiden.
Ia menambahkan, Prabowo juga mengingat angka-angka yang pernah dibahas dalam forum resmi. Karena itu, para menteri dituntut untuk menyampaikan data apa adanya tanpa melebih-lebihkan kondisi.
“Dari situ saya tahu Presiden itu pintar, ingat angka-angka yang kita sebutkan. Jadi, enggak berani ngibul. Kalau jelek kita ngomong aja biar dia ambil keputusan,” imbuhnya.
APBN dan Fiskal
Dalam perbincangan itu, Purbaya juga menyinggung proses pengambilan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Presiden Prabowo. Ia menilai masih ada pihak yang salah memahami arah kebijakan fiskal pemerintah.
“Orang pikir Presiden sembarangan. Orang salah sangka Presiden waktu APBN segala macam, dia sembarangan kan penggunaannya. Banyak bilang akan nembus defisit 4 persen dan lainnya,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan bahwa dalam diskusi internal, Presiden Prabowo juga menerima masukan terkait batas defisit dan ruang fiskal negara. Menurut Purbaya, pemerintah harus menjaga stabilitas ekonomi agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kegaduhan di pasar.
“Kalau sekarang kita tembus 4 persen, di atas 3 persen semua pasti akan meributkan kita. Kita akan diserang, kita enggak bisa jaga stabilitas,” kata Purbaya menirukan argumentasinya dalam forum tersebut.
Purbaya menyebut Presiden Prabowo bersikap terbuka terhadap masukan dan mampu menyesuaikan pandangan ketika diberikan penjelasan teknis. Bahkan, menurut dia, Prabowo sempat mengarah pada target defisit nol, sebelum akhirnya menerima pandangan bahwa perekonomian masih membutuhkan dorongan bertahap.
“Sekarang dia malah berbalik arah, gimana defisitnya dibuat nol. Saya bilang, jangan, ekonomi masih butuh dorongan, kita atur pelan-pelan ke bawah,” ujarnya.
Sumitronomics
Selain soal APBN, Purbaya juga menyinggung arah pembangunan ekonomi di era Prabowo yang menurutnya mengarah pada konsep Sumitronomics. Konsep itu, kata dia, menekankan tiga hal utama: stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan.
“Dia Sumitronomics pasti. Stabilitas, Pertumbuhan, Pemerataan jadi satu. Program-program utamanya itu pemerataan sama stabilitas,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, setiap kebijakan ekonomi pasti mengandung risiko. Namun, menurut dia, pemerintah harus berani mengambil langkah yang terukur sembari terus melakukan perbaikan ke depan.
“Setiap usaha baru pasti ada risiko, berani enggak ambil risikonya? Kalau saya akan ambil, terus kita perbaiki terus ke depannya,” tegasnya. (AM2GA)