Kepala Bidang SMP Dindikbud Kota Serang, Ahmad Supi, mengatakan sejak layanan dibuka pada 29 Juni lalu, kantor pelayanan menerima rata-rata 25 hingga 30 pengaduan setiap hari. Dari seluruh aduan yang masuk, persoalan titik koordinat menjadi keluhan yang paling dominan.
“Paling banyak didominasi oleh persoalan titik koordinat,” ujar Ahmad Supi saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut umumnya muncul akibat dua hal. Pertama, adanya kekeliruan saat pengisian data oleh orang tua calon peserta didik. Kedua, banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa titik koordinat rumah mereka tidak sama dengan alamat yang tercatat dalam sistem. Akibatnya, ketika mendaftar ke sekolah yang dituju, sistem otomatis menolak data tersebut.
“Kadang ada juga yang sengaja mengubah titik koordinat agar bisa masuk ke SMP favorit. Tapi sistem kita canggih, akan terkunci otomatis saat disandingkan dengan alamat asli. Akhirnya mereka datang ke sini untuk kita sesuaikan kembali dengan titik yang sebenarnya,” jelasnya.
Selain koordinat, Dindikbud Kota Serang juga menerima banyak aduan terkait kendala Kartu Keluarga (KK). Ahmad menyoroti masih adanya orang tua yang berdomisili di Kota Serang, namun memiliki KK dari luar daerah. Kondisi itu kerap menjadi hambatan saat pendaftaran melalui jalur afirmasi, karena terbentur ketentuan zonasi yang berlaku.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa proses PPDB masih memerlukan ketelitian tinggi dari masyarakat sejak awal pendaftaran. Data yang tidak sinkron, baik pada alamat maupun dokumen kependudukan, dapat langsung berdampak pada sistem seleksi dan memicu penolakan otomatis. (AM2GA)