Aksi yang digelar pada Kamis (26/2/2026) ini menjadi panggung bagi mahasiswa untuk membongkar borok ketimpangan yang masih menganga di Tanah Jawara.
Pendidikan Gratis yang Menjerat
Wakil Presiden Mahasiswa Untirta, Muhammad Oriza Sativa, menuding program pendidikan gratis Pemprov Banten hanya menyentuh kulit luar. Ia menilai kebijakan tersebut gagal menyentuh akar ketimpangan karena beban riil seperti buku dan transportasi masih mencekik dompet wali murid.
"Tanpa fasilitas yang merata dan kesejahteraan guru yang diperbaiki, pendidikan gratis berpotensi hanya menjadi ilusi akses," tegas Oriza di tengah massa aksi. Ia pun menunjuk tajam disparitas pendidikan yang timpang antara wilayah perkotaan dengan Banten Selatan yang seolah terlupakan.
Infrastruktur : Proyek Megah, Rakyat Terpinggirkan?
Senada dengan itu, Presiden Mahasiswa Untirta, Muhammad Ridam Nur Aryadi, menyoroti implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai minim transparansi. Mahasiswa mencium aroma perampasan ruang hidup masyarakat dan kerusakan ekosistem di balik deretan proyek fisik.
"Kami mendesak evaluasi berbasis dampak sosial. Pembangunan jangan hanya menjadi ajang pamer jumlah proyek, tapi harus akuntabel dan berkeadilan bagi demokrasi serta kebebasan pers," cetus Ridam. Hingga berita ini dirilis, Pemprov Banten masih memilih bungkam seribu bahasa tanpa memberikan tanggapan resmi.
Solusi Strategis bagi Pemprov Banten, Untuk meredam gejolak dan memperbaiki kinerja, Pemerintah Provinsi Banten perlu mengambil langkah konkret:
Audit Transparansi Anggaran: Segera publikasikan rincian penggunaan anggaran PSN dan program pendidikan secara terbuka ke publik guna memulihkan kepercayaan masyarakat.
Pemerataan Fasilitas Selatan-Utara : Melakukan redistribusi tenaga pendidik dan fokus pada pembangunan fasilitas penunjang di Banten Selatan agar akses pendidikan tidak bersifat diskriminatif.
Forum Dialog Publik : Gubernur perlu membuka ruang audiensi langsung dengan elemen mahasiswa secara berkala untuk menyerap aspirasi riil, bukan sekadar laporan statistik di atas meja.
Gema di Masyarakat : "Banten Jangan Cuma Indah di Baliho"
Munculnya pemberitaan ini memicu beragam reaksi hangat dari warga Banten yang selama ini merasakan langsung dampak kebijakan:
Dukungan Akar Rumput : Banyak warga sepakat dengan poin mahasiswa mengenai biaya penunjang sekolah. "Sekolah memang tidak bayar SPP, tapi biaya seragam dan buku tetap bikin sesak nafas. Suara mahasiswa ini benar-benar mewakili kantong kami," ujar salah satu wali murid di Serang.
Meluruskan Fakta : Masyarakat berharap Pemprov memberikan data tandingan yang valid terkait distribusi guru. Berdasarkan sumber lapangan, keluhan tentang sekolah yang kekurangan tenaga pengajar di pelosok Banten memang fakta yang tak bisa dibantah hanya dengan iklan keberhasilan.
Harapan Transparansi : Warga menilai kritik mahasiswa adalah "obat pahit" yang harus ditelan pemerintah. Mereka menuntut kejelasan mengenai program SPPG agar tidak ada lagi kecurigaan adanya penyelewengan dana publik. (AM2GA)