TANGSEL – Teka-teki nasib ribuan tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang terjepit akibat gagal seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mulai menemui titik terang. DPRD Kota Tangsel menegaskan tidak akan membiarkan satu pun pejuang pelayanan publik ini "ditendang" tanpa kejelasan status.
Ketua Komisi I DPRD Tangsel, Ledy MP Butar Butar, mengonfirmasi bahwa dari hasil validasi data terbaru, tercatat sebanyak 1.538 orang yang kini nasibnya sedang digodok untuk beralih status. Angka ini menyusut dari data awal 1.885 orang.
Dead-line April: Transisi ke PJLP
Ledy memastikan, meski proses administrasi sedang berjalan, hak-hak keuangan para honorer tetap dibayarkan secara manual hingga Maret mendatang.
"Kita kawal terus. Per 1 April nanti, proses Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) mulai diberlakukan. Artinya, tidak ada yang dirumahkan sepihak. Ini soal kemanusiaan dan keberlangsungan pelayanan di OPD," tegas Ledy di Gedung DPRD Tangsel, Senin (23/2/2026).
Momen Ramadan tahun ini disebut sebagai fase krusial. Ledy menjanjikan kepastian status akan tuntas sebelum Idul Fitri tiba. Namun, terkait "angpao" Lebaran atau tunjangan hari raya bagi mereka, legislatif masih harus beradu argumen dengan eksekutif untuk mencari landasan hukum yang kuat.
"Kita tidak diam. Kami di DPRD terus menagih janji Pemerintah Kota. Hak mereka harus dibayar dalam waktu dekat," cetusnya dengan nada bicara yang lugas.
Jalan Tengah Menghindari PHK Massal
Masalah honorer ini ibarat bom waktu jika hanya diselesaikan dengan narasi normatif. Solusi konkret yang harus didorong adalah:
Regulasi Payung (Deskresi Walikota) : Mengingat aturan P3K yang kaku, skema PJLP adalah sekoci penyelamat paling realistis. Pemkot perlu segera menerbitkan Perwal khusus agar serapan anggaran gaji PJLP tidak dianggap temuan audit di kemudian hari.
Keadilan Validasi : Penyusutan data dari 1.885 ke 1.538 harus dibuka secara transparan agar tidak muncul isu "titipan" atau penghapusan paksa bagi honorer yang sudah mengabdi belasan tahun.
Suara Rakyat : Publik Menuntut Transparansi
Berita mengenai nasib honorer ini langsung memicu reaksi hangat di masyarakat. Berikut ringkasan perspektif publik berdasarkan fakta di lapangan :
Tanggapan Positif : Warga menilai langkah DPRD sangat tepat karena tenaga honorer adalah "ujung tombak" di kelurahan dan kecamatan. "Kalau mereka diberhentikan, pelayanan publik di Tangsel bisa lumpuh total," ujar salah satu warga.
Meluruskan Fakta : Masyarakat berharap pengurangan data sebanyak 347 orang tersebut benar-benar karena alasan administrasi (pensiun/pindah/lulus P3K), bukan karena dipangkas secara sewenang-wenang.
Ekspektasi Lebaran : Publik mendesak agar Pemkot tidak kaku soal aturan THR. Masyarakat memandang bahwa di tengah inflasi menjelang hari raya, para honorer ini justru kelompok yang paling rentan jika hak-haknya ditunda hanya karena urusan "proses manual". (AM2GA)