Analisis Keselamatan KRL: Jalur Rel Bukan Ruang untuk Membuat Konten

Opini - Dari perspektif keselamatan perkeretaapian, peristiwa tertempernya MF di jalur Sudimara–Rawabuntu memperlihatkan tingginya risiko aktivitas nonoperasional di sekitar rel. Jalur kereta api merupakan ruang terbatas yang hanya diperuntukkan bagi perjalanan kereta dan kepentingan operasional, bukan lokasi untuk mengambil gambar, membuat video, berfoto, bermain, maupun aktivitas lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian melarang setiap orang berada di ruang manfaat jalur kereta api atau memakai jalur tersebut untuk kepentingan selain angkutan kereta api.

Risiko utama berada di rel adalah keterbatasan waktu respons. KRL bergerak dengan kecepatan tinggi dan membutuhkan jarak pengereman yang panjang. Masinis tidak selalu dapat menghentikan rangkaian secara mendadak ketika melihat seseorang berada di jalur, terlebih apabila kondisi pandangan terhalang, jarak sudah dekat, atau korban terlambat menyadari kedatangan kereta.

Aktivitas membuat konten juga dapat meningkatkan bahaya karena perhatian seseorang cenderung terpecah pada kamera, ponsel, pengaturan sudut pengambilan gambar, atau hasil rekaman. Dalam situasi seperti itu, seseorang berisiko tidak memperhatikan suara peringatan, getaran rel, serta arah datangnya kereta. Risiko semakin tinggi pada sore atau malam hari ketika jarak pandang berkurang.

Insiden di jalur Serpong–Sudimara juga berdampak lebih luas daripada keselamatan individu. Ketika terjadi peristiwa tertemper, kereta harus berhenti untuk proses pemeriksaan dan evakuasi. Dampaknya, perjalanan Green Line relasi Rangkasbitung–Tanah Abang mengalami keterlambatan dan penumpang sempat menumpuk di sejumlah stasiun. Pada peristiwa ini, tiga perjalanan KRL tercatat terlambat sekitar 9–10 menit.

Karena itu, keselamatan KRL harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama. Masyarakat tidak boleh memasuki area rel tanpa kewenangan, sedangkan pengelola perkeretaapian dan aparat perlu terus memperkuat edukasi, pengawasan, rambu larangan, serta penanganan pada titik-titik rawan akses warga. Pelanggaran terhadap ruang manfaat jalur kereta tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga dapat mengganggu perjalanan ribuan penumpang. Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana maksimal tiga bulan penjara atau denda hingga Rp15 juta sesuai ketentuan yang dirujuk KAI berdasarkan UU Perkeretaapian.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa satu rekaman video atau konten tidak sebanding dengan risiko kehilangan nyawa. Jalur rel bukan tempat bereksperimen untuk kebutuhan dokumentasi, tugas, maupun media sosial. Keselamatan harus selalu ditempatkan di atas kepentingan konten. (AM2GA)