.jpeg)
Abstrak
SPMB, kebijakan pendidikan, tata kelola, keadilan akses, akuntabilitas publik
Namun, persoalan yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa idealitas regulasi belum sepenuhnya sejalan dengan implementasi. JPPI melaporkan bahwa pada SPMB 2026 terdapat 301 pengaduan, dengan jalur domisili sebagai jalur paling rawan penyimpangan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa isu SPMB tidak lagi berada pada ranah teknis administrasi semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan tata kelola pendidikan yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan.
Artikel ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara tujuan normatif SPMB dan praktik implementasinya di lapangan. Selain itu, artikel ini menempatkan tanggapan Agung Mandela Maschur Gimbar Alam dari Prodi Pendidikan Pancasila Universitas Pamulang sebagai perspektif normatif-kritis untuk memperkuat pembacaan terhadap keadilan pendidikan dalam kerangka Pancasila.
Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka dan analisis dokumen. Sumber data primer diperoleh dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, publikasi Ombudsman RI, pemberitaan JPPI, dan siaran pers resmi Kemendikdasmen. Analisis dilakukan secara tematik dengan menelaah tiga fokus utama, yakni: landasan kebijakan, problem implementasi, dan implikasi terhadap akuntabilitas publik.
Ombudsman RI menjelaskan bahwa perubahan dari PPDB ke SPMB dilakukan karena sistem sebelumnya dinilai belum sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi. Dalam kerangka ini, SPMB diposisikan sebagai instrumen pembaruan kebijakan yang diharapkan mampu memperkuat pemerataan akses pendidikan. Namun, pembaruan nomenklatur tidak otomatis menyelesaikan problem struktural yang selama ini membayangi penerimaan murid baru.
Problem implementasi jalur domisili
Data JPPI menunjukkan bahwa jalur domisili menjadi sumber masalah paling dominan, dengan 187 dari 301 laporan atau sekitar 62 persen pengaduan. Bentuk penyimpangan yang paling sering muncul meliputi manipulasi alamat, rekayasa Kartu Keluarga, ketidaksesuaian titik koordinat, dan penggunaan alamat kerabat atau alamat fiktif. Pola ini memperlihatkan bahwa jalur domisili masih rentan disalahgunakan akibat lemahnya integrasi data dan verifikasi lintas instansi.
Dalam perspektif tata kelola, masalah ini mengindikasikan bahwa kebijakan berbasis domisili belum didukung oleh infrastruktur data kependudukan yang sepenuhnya andal. Selama validasi domisili masih dapat dimanipulasi, maka tujuan pemerataan akan terus mengalami distorsi. Dengan demikian, problem utama bukan hanya pada aturan penerimaan, melainkan pada kemampuan negara memastikan bahwa data yang menjadi dasar seleksi benar-benar akurat.
Ketimpangan daya tampung dan mutu sekolah
JPPI menilai bahwa SPMB 2026 belum mampu menjamin hak pendidikan anak karena sistem ini masih bekerja dalam logika kompetisi atas kursi sekolah yang terbatas.
Argumen ini penting karena menunjukkan bahwa persoalan SPMB tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan daya tampung sekolah negeri dan distribusi mutu pendidikan yang belum merata. Ketika sekolah bermutu terkonsentrasi pada wilayah tertentu, maka proses penerimaan murid cenderung berubah menjadi arena kompetisi sosial dan administratif.
Ombudsman juga menegaskan bahwa SPMB ditujukan untuk memprioritaskan murid dari keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tinggal dekat dengan satuan pendidikan. Namun, ketika jumlah pendaftar melebihi kapasitas sekolah, kebijakan tersebut sulit berjalan efektif tanpa pemerataan mutu dan penambahan daya tampung. Oleh karena itu, SPMB semestinya dipahami sebagai bagian dari reformasi sistem pendidikan, bukan sekadar mekanisme seleksi tahunan.
Akuntabilitas publik dan tanggung jawab institusional
Agung Mandela Maschur Gimbar Alam dari Prodi Pendidikan Pancasila Universitas Pamulang menegaskan bahwa SPMB harus ditempatkan dalam kerangka keadilan sosial. Menurutnya, pendidikan adalah hak dasar warga negara yang wajib dijamin melalui tata kelola yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, penyelenggaraan pendidikan tidak boleh menghasilkan eksklusi struktural yang merugikan anak-anak dari keluarga tertentu.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa problem SPMB bukan semata-mata kesalahan teknis panitia atau kekeliruan administratif daerah. Lebih jauh, persoalan ini menunjukkan perlunya akuntabilitas institusional dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Kemendikdasmen sendiri menekankan bahwa penyelenggaraan SPMB harus bebas dari pungutan liar, gratifikasi, titipan, dan konflik kepentingan. Dengan demikian, setiap penyimpangan wajib diposisikan sebagai pelanggaran tata kelola yang harus ditindak secara tegas.
Simpulan
SPMB 2026 memperlihatkan bahwa reformasi kebijakan penerimaan murid baru belum sepenuhnya berhasil menjawab problem struktural dalam akses pendidikan. Jalur domisili masih rawan manipulasi, daya tampung sekolah negeri belum memadai, dan pengawasan antarlembaga belum terintegrasi secara efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan SPMB tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan teknis, tetapi harus dipahami sebagai krisis tata kelola dan keadilan akses pendidikan.
Karena itu, pembenahan SPMB perlu diarahkan pada integrasi data kependudukan, peningkatan transparansi, penguatan pengawasan lintas sektor, dan perluasan kapasitas layanan pendidikan negeri. Dalam kerangka yang lebih luas, SPMB hanya dapat menjadi instrumen keadilan apabila negara mampu memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak pendidikan secara setara, bermartabat, dan bebas diskriminasi.
Daftar Pustaka
1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). Siaran pers tentang pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026/2027.
3. JPPI. (2026, July 6). SPMB 2026 masih gagal jamin hak pendidikan anak.
4. Ombudsman Republik Indonesia. (2025, May 22). Selamat tinggal PPDB, selamat datang SPMB.
5. Ombudsman Republik Indonesia. (2025). Pengawasan dan temuan pelaksanaan SPMB.
6. Tempo. (2026, July 5). JPPI terima 301 aduan masalah SPMB, terbanyak jalur domisili.
7. Dapodik Kemendikdasmen. (2026, January 20). Pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2025/2026.
8. Rahmat, A. (2023). Teknik keterampilan menulis artikel model IMRAD dengan standar jurnal Sinta, Scopus, dan WoS. Aksara: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra.