Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, mengakui kenaikan harga BBM ikut menyentuh sisi operasional pemerintahan. Namun ia menegaskan, imbasnya tidak terlalu dalam karena kebijakan efisiensi perjalanan dinas sesungguhnya sudah berjalan jauh sebelum harga BBM merangkak naik.
"Ada dampaknya, walaupun mungkin tidak terlalu besar," ujar Deden kepada wartawan, baru - baru ini.
Ia menjelaskan, anggaran bahan bakar kendaraan dinas selama ini disusun berdasarkan nilai rupiah yang bersifat tetap.
Konsekuensinya, saat harga BBM melonjak, volume bahan bakar yang bisa dibeli dari anggaran yang sama pun ikut menyusut. Artinya, daya beli anggaran tergerus, meski nominalnya tidak berubah.
Kendati demikian, kondisi itu tidak sampai mengguncang ritme kerja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Deden menjelaskan, sebagian besar OPD telah lebih dulu memangkas frekuensi perjalanan dinas dan beralih mengandalkan teknologi digital sebagai tulang punggung koordinasi antarunit kerja.
"Sebagian besar OPD sudah mengurangi aktivitas perjalanan dinas dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung koordinasi kerja," tegasnya.
Rapat virtual, panggilan telepon, hingga komunikasi berbasis aplikasi digital kini menjelma menjadi instrumen utama dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk keperluan khusus yang secara teknis menuntut kehadiran fisik langsung di lapangan.
"Teman-teman di OPD sudah jarang bepergian, jadi tidak ada masalah berarti," kata Deden.
Menurutnya, langkah efisiensi yang telah dijalankan secara konsisten itulah yang menjadi perisai utama birokrasi Banten dari gempuran kenaikan harga BBM. Kinerja pemerintahan, kata dia, tetap berjalan optimal meski tekanan biaya operasional terus meningkat.
"Kita sebelumnya memang sudah memangkas perjalanan dinas, jadi ke mana-mana pun sudah tidak terlalu perlu. Bisa lewat Zoom, telepon kecuali untuk undangan resmi yang wajib hadir," (AM2GA)