CILEGON – Kabar miring mengenai dugaan perekrutan tenaga honorer secara diam-diam di tubuh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Cilegon memantik reaksi keras dari gedung parlemen. DPRD Cilegon secara tegas memperingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak menabrak regulasi di tengah transisi kepegawaian nasional yang kian ketat.
Legislator dari Fraksi PKS, Qoidatul Sitta, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam menyikapi isu yang kini menjadi bola panas di tengah masyarakat. Ia mendesak Disporapar memberikan klarifikasi jujur tanpa ada yang ditutup-tupi.
"Jika benar ada pengeluaran untuk honorarium personel baru, pertanyaannya sederhana: Apa pijakan hukumnya? Bagaimana status kepegawaian mereka secara legal formal? Dan yang paling krusial, lewat lubang anggaran mana mereka dibayar?" cecar Sitta dengan nada interogatif, Jumat (20/2/2026).
Ironi di Balik Kas Daerah yang "Loyo" Kritik lebih pedas meluncur dari Anggota DPRD Cilegon Fraksi PAN, Rahmatulloh. Ia menilai isu rekrutmen ini sangat tidak masuk akal (absurd) mengingat kondisi fiskal Kota Baja yang sedang "terengah-engah".
Berdasarkan kajiannya, saat ini Pemerintah Kota Cilegon bahkan tengah berjibaku mengatur nafas keuangan untuk memastikan gaji ASN tetap aman menjelang momen Ramadhan dan Idul Fitri.
“Logikanya di mana? Gaji ASN saja masih dihitung ulang kecukupannya untuk persiapan Lebaran, kok malah berani rekrut honorer baru. Bayar pakai apa? Dana transfer pusat belum mendarat, proyek-proyek berjalan harus dilunasi, dan BPKPAD sendiri sedang kesulitan likuiditas,” ungkap Rahmatulloh heran.
Dinas Bertahan di Balik Bantahan
Meski desakan publik kian kencang, Kepala Disporapar Kota Cilegon, Sakri Jasiman, tetap pada posisi membantah. Ia menegaskan bahwa instansinya patuh pada aturan moratorium penambahan tenaga non-ASN. Namun, bagi para wakil rakyat, bantahan lisan saja tidak cukup tanpa dibarengi audit transparansi data kepegawaian di lapangan. (AM2GA)